headerphoto

Perubahan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia Dampak dari Kekuasaan Bangsa-Bangsa Eropa

Rabu, 15 Desember 2010 09:15:46 - oleh : admin

BIDANG POLITIK

Perkembangan Struktur Birokrasi, Sistem Pemerintahan dan Sistem Hukum pada masa Kolonial

A.           Sistem Pemerintahan

Sebelum tahun 1900 (sebelum sistem politik Etis) sistem pemerintahan untuk daerah jajahan (Hindia Belanda) masih bersifat sentralistis. Tidak ada partisipasi dari perangkat lokal segala sesuatu diatur oleh pemerintah pusat. Tidak ada sama sekali otonomi untuk mengatur sendiri rumah tangga daerah sesuai dengan kepentingan daerah.

 

Mengapa menerapkan sentralisasi?

·   Sentralisasi dipandang sebagai cara terbaik oleh pemerintah Belanda untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, dengan sentralisasi Belanda dapat mempertahankan tanah jajahannya.

· Sentralisasi sebagai bentuk ketakutan Belanda untuk kehilangan tanah jajahannya sebagai “daerah keuntungan”.

·   Bagi Belanda “kehilangan Indonesia berarti sebuah malapetaka”.

 

Pada perkembangannya muncul tuntutan adanya desentralisasi sejak tahun 1854 , parlemen Belanda berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda. Tuntutan tersebut secara perlahan terwujud diawali dengan adanya desentralisasi keuangan (1903), kemudian baru adanya pemerintahan daerah baru (1922). Berdasarkan Undang-undang Perubahan tahun 1922 Hindia Belanda dibagi dalam provinsi dan wilayah (gewest)

1.   Provinsi Provinsi memiliki otonomi.Tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur.
Ada 3 provinsi yaitu Jawa Barat (1926),Jawa Timur (1929), dan Jawa Tengah(1930).
2. Gewest (wilayah)

2.  Gewest tidak memiliki otonomi. Sampai tahun 1938 Hindia Belanda terbagi menjadi 8 gewest yang terdiri dari : 3 Provinsi : Jawa Barat,Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
5 Gewesten : Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Gewest Sumatera, Gewest Kalimantan (Borneo), Gewest Timur Besar (Grote Oost) yang terdiri dari Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Irian Barat.

Untuk Surakarta dan Yogyakarta termasuk Gubernemen yaitu wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat gubernemen. Desentralisasi adalah pembagian wewenang atau urusan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keinginan desentralisasi maka Belanda membutuhkan orang-orang pribumi bukan hanya sebagai penguasaan daerah tetapi juga untuk mengerjakan keperluan administrasi pemerintah. Belanda juga membutuhkan tenaga terlatih (tenaga kesehatan, kehutanan, kemiliteran, kepolisian). Orang-orang pribumi tersebut akan dijadikan pelaksana, pelayan pemerintah, serta perantara antara Belanda dan penguasa daerah. Tetapi untuk dapat bekerja di pemerintah maka mereka harus sekolah. Keinginan desentralisasi menyebabkan adanya desentralisasi antara negara induk (Belanda) dengan Hindia Belanda, antara pemerintah Batavia dengan daerah, dan antara Belanda dengan pribumi.Dengan adanya keinginan desentralisasi tersebut maka memerlukan adanya daerah otonom.
Akibat adanya desentralisasi
:

 

·     Munculnya kebebasan yang semakin besar dari penguasa kolonial.

·   Memunculkan proses Indonesianisasi (sistem kepengurusan Indonesia, sejauh mungkin dilakusanakan oleh orang Indonesia. Hingga lahirlah Volksraad (Dewan Rakyat).

 

Struktur Birokrasi Pemerintah Kolonial Pemerintah VOC:

1.     Gubernur Jenderal

Merupakan penguasa tertinggi di Hindia. Kekuasaannya menjadi sangat tak terbatas karena ada undang-undang yang khusus mengatur hak-hak dan kewajibannya.

2.    Raad van Indie (Dewan Hindia)

Merupakan pendampingan gubernur jenderal dalam melaksanakan pemerintahannya. (terdiri dari 6 orang anggota dan 2 orang anggota luar biasa , gubernur jenderal merangkap sebagai ketua).

Setiap laporan dikirim pada Heeren XVII sebagai pimpinan pusat VOC yang berkedudukan di Amsterdam.

VOC lebih banyak melakukan pemerintahan tidak langsung, , kaum bumiputera tidak terlibat dalam struktur kepegawaian VOC. Meskipun terkadang mereka terlibat dalam pemerintahan tetapi stasus mereka bukan pegawai VOC dan tidak digaji secara tetap. Mereka hanya mitra dalam bekerja demi kepentingan VOC.
Setelah VOC bubar maka pemerintahan Indonesia di pegang oleh pemerintah Belanda.
Belanda lebih cenderung melakukan kolonialisme (negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lainnya/pendudukan suatu wilayah oleh suatu negara lain , daerah koloni masih berhubungan dengan negara induk dan memberi upekti kepadanya.

Pemerintahan Kolonial :

1. Gubernur Jenderal didampingi oleh Raad van Indie (beranggota 4 orang) yang disebut sebagai Pemerintah Agung di Hindia Belanda.

2. Dibantu oleh :

· Sekretaris Umum (Generale Secretarie) untuk membantu Commisaris General
· Sekretaris Pemerintah (Gouvernement Secretarie) untuk membantu Gubernur Jenderal.

 

Pada tahun 1819 keduanya diganti oleh Algemene Secretarie yang bertugas membantu Gubernur Jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).

Pemerintahan kolonial pada dasarnya sama dengan masa VOC perbedaanya terletak pada:
a. Kewenangan gubernur jenderal.

 

VOC                : tidak ada aturan khusus yang mengatur kewenangan gubernur jenderal

Hindia Belanda     : terdapat peraturan yang mengatur kewenangan gubernur jenderal yang tertuang dalam Regeering Reglement (RR)

b. Laporan Peranggungjawaban.

VOC                :   Gubernur Jenderal memberikan laporan pada Heeren XVII

Hindia Belanda : bertanggungjawab langsung pada raja melalui menteri jajahan. Laporan diberikan pada parlemen Belanda (Staten Generaal).

Menurut Undang-undang Hindia Belanda sebagai bagian kerajaan Belanda, maka :

1.     Pemerintahan tertinggi berada di tangan Raja yang dilaksanakan oleh menteri jajahan atas nama raja. Bertanggung jawab pada Parlemen Belanda (staten general).

2.    Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja yang dalam prakteknya atas nama menteri jajahan.

Raja bertugas :

· Mengawasi pelaksanaan/ penyelenggaraan pemerintahan Gubernur Jenderal

· Pengangkatan pejabat penting, memberikan petunjuk kepada Gubernur Jenderal dalam mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan antara Gubernur jenderal dengan Dewan Hindia Belanda.

Urusan dalam negeri Hindia Belanda diserahkan pada Gubernur Jenderal dan Dewan Rakyat. Hindia Belanda disubordinasikan kepada kerajaan Belanda di Eropa tetapi diberi otonomi yang cukup luas. Pemerintah Belanda yang mengurus Indonesia adalah kementrian Jajahan yang kemudian pada perkembangannya diubah namanya menjadi kementrian urusan seberang lautan. Pemegang pemerintahan atas wilayah Indonesia adalah Gubernur Jenderal. Dia adalah pemegang kekuasan tertinggi. Dia menguasai kerajaan-kerajaan dan meminta mereka bekerja sama, sehingga peran raja tidak dapat lagi memerintah secara turun temurun tetapi dikendalikan Belanda. Kerajaan harus menyesuaikan dengan sistem pemerintahan Belanda.

 

Struktur Birokrasi Kolonial masa sentralisasi

Raja Belanda (pemerintahan tertinggi) dilaksanakan oleh Menteri Jajahan Gubernur Jenderal (penyelenggara pemerintahan umum) didampingi raad van indie
(dewan hindia)

 

Kerajaan

Gubernur Jenderal pada perkembangan di dampingi oleh departemen (direksi) yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat 6 departemen, sebagai berikut :

a. Departemen van Justitie (kehakiman)

b. Departemen van Financiean (keuangan)

c. Departemen van Binenland Bestuur (dalam negeri)

d. Departemen van Onerwijs en Eredeinst (pendidikan dan kebudayaan)

e. Departemen Economische Zaken (ekonomi)

f. Departemen Verkeer en waterstaat (pekerjaan umum)

 

Selain 6 departemen sipil, terdapat 2 departemen militer :

a. Departemen angkatan perang (Oorlog)

b. Departemen angkatan laut (Marine)

Direktur dari departemen-departemen sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedang panglima angkatan darat dan laut diangkat oleh raja (Kroon). Tahun 1903 diberlakukan Undang-undang Desentralisasi, dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Dewan Lokal yang memiliki otonomi. Dengan adanya dewan lokal maka pemerintah lokal perlu dibentuk dan disesuaikan. Maka terbentuklah: Provinsi, kabupaten, kotamadya, dan kecamatan serta desa.

Meskipun ada upaya untuk modernisasi struktur birokrasi tetapi tetap saja masih mempertahankan beberapa bagian struktur politik sebelumnya. Hal ini dilakukan demi kepentingan praktis dan untuk mempertahankan loyalitas, khususnya loyalitas elit bumi putra. Untuk jabatan teritorial diatas tingkat kabupaten dipegang oleh orang-orang Belanda/ Eropa.

 

Pada perkembangannya, karena semakin luas Hindia Belanda maka dibutuhkan tenaga kerja untuk mengelola administrasi negara semakin meningkat. Sehingga ada pendamping pejabat teritorial yang disebut pejabat non teritorial yang setingkat kabupaten (asisten residen), kawedanan (asisten wedono).

 

Struktur Birokrasi Kolonial setelah desentralisasi

 

Raja Belanda (pemerintahan tertinggi) dilaksanakan oleh Menteri Jajahan Gubernur Jenderal (penyelenggara pemerintahan umum) Dewan Rakyat (volsraad)
Badan Perwakilan
:

-       Dewan Hindia Badan Penasehat Departemen-Departemen Provinsi (Gubernur)

-       Karisidenan/afdeling (Residen) dibantu asisten residen + controleur (pengawas)

-       Kabupaten (bupati/regent) jabatan tertinggi, dibantu oleh seorang patih

-       Kawedanan (wedana)/Distrik asisten wedana

-       Kecamatan (camat)

-       Desa (kepala desa) jabatan ini tidak termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial/ bukan anggota korp pegawai dalam negeri Hindia Belanda (Departemen Dalam Negeri).Kepala desa dibantu pejabat desa (pamong desa)

Pejabat pribumi (inland bestuur) yang termasuk dalam binenland bestuur (departemen dalam negeri) disebut Pangreh Praja (pemangku Kerajaan) yang dikenal dengan sebutan Priyayi. Kepala desa tidak diangkat maupun digaji oleh pemerintah. Mereka dipilih langsung oleh rakyat dan digaji oleh rakyat pula melalui tanah desa (tanah bengkok) yang diserahkan kepadanya selama menjadi kepala desa.

 

Sistem Hukum pada Masa Kolonial

Di Hindia Belanda diterapkan 2 jenis hukum, yaitu :

1. Hukum Pidana dan acara pidana

2. Hukum Perdata dan acara perdata

 

Hukum Pidana (Strafrecht)

Seluruh penduduk Hindia Belanda mesti tunduk pada hukum pidana seperti termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat semua fakta yang dapat dikenakan pidana.

Tindak Pidana mencakup kejahatan dan pelanggaran.

Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht) Mengatur :

a. Bagaimana atau apa yang harus diperbuat polisi yang bertugas menyidik dan menerangkan kejahatan.

b. Kepala hakim mana terdakwa dihadapkan

c. Bagaimana berlangsungnya acara pidana

d. Bagaimana keputusan pengadilan harus dilaksanakan

 

Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat hukum kekayaan, harta benda dan perjanjian. Pada masa kolonial dibuat disebabkan karena kegiatan perdagangan sebagian besar dilakukan dengan perantaraan orang-orang Cina.

Tujuan dibuat Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada masa kolonial adalah untuk:
1. Mempermudah pembuatan kontrak

2. Menjamin kepastian hukum bagi perdagangan orang-orang Belanda

3. Menundudukkan orang Cina terhadap hukum Eropa.

 

Selain KUH Perdata terdapat pula Kitab Undang-undang Hukum Dagang (yang dibuat khusus untuk orang-orang Cina)

Untuk orang Indonesia awalnya berlaku Hukum Adat setempat tetapi setelah terjadi kontak dengan Belanda melalui perkebunan-perkebunan Belanda maka dibuat Kitab Undang-undang Hukum untuk orang pribumi tanpa memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Tujuan di buat Undang-undang tersebut adalah :

a. Menundukkan orang-orang Indonesia kepada hukum Eropa.

b. Membuat kitab Undang-undang tersendiri untuk orang Indonesia.

 

Untuk selanjutnya ketika pemerintah kolonial Belanda membentuk kitab undang-undang untuk orang Indonesia maka hukum adat selalu menjadi bahan pertibangan dalam mengambil sebuah keputusan. Pada perkembangannya berdiri sekolah-sekolah sebagai berikut:

· Sekolah Hakim (Rechtsschool) tahun 1908 di Jakarta

· Sekolah Tinggi Hukum (Rechtsshoge School) tahun 1924 di Jakarta.

 

D. Sistem Peradilan pada masa Kolonial Peradilan dibedakan antara :

1. Pengadilan Gubernemen :

a. Pengadilan Eropa, dilaksanakan oleh Pengadilan Karisidenan, Dewan Yustisi, Hakim Polisi dan Pengadilan Tinggi.

b. Pengadilan Pribumi, dilaksanakan oleh Landraad (pengadilan negeri)

c. Pengadilan untuk segala bangsa dilaksanakan oleh landgerecht

 

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Bahan Ajar Kuliah" Lainnya